CANTIKA.COM, Jakarta - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti mengatakan informasi yang tepat mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan salah satu upaya mencegah stunting agar deteksi dini dapat ditangani lebih awal.
Ia mengatakan pemantauan pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang sudah lebih dikenal dan diterapkan secara rutin pada hari penimbangan di posyandu. Kartu tersebut berfungsi untuk memantau aspek pertumbuhan antara lain berat badan, tinggi badan, dan kelengkapan imunisasi.
Sedangkan untuk pemantauan perkembangan anak, lanjut Nopian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah sejak lama menggunakan kartu kembang anak (KKA) yang digunakan oleh kader dan orang tua di kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) untuk memantau perkembangan anak secara rutin setiap bulan. "Dengan menggunakan KKA orang tua mendeteksi sejak dini jika anak mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya sehingga dapat lebih awal ditangani," katanya dalam webinar penandatanganan kerja sama BKKBN dan Merck secara virtual, Kamis.
Nopian mengatakan saat ini permasalahan stunting di Indonesia masih menjadi tantangan bersama dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas.
Menurut Nopian, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan gizi pada masa kehamilan dan pasca melahirkan hingga kurang baiknya praktik pengasuhan anak terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting.
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 menunjukkan bahwa angka stunting telah turun sebanyak 3,3 persen menjadi 24,4 persen dibandingkan 2019 yang mencapai 27,7 persen. Namun, Nopian mengeaskan bahwa penurunan tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. "Walaupun menunjukkan penurunan tren 24,4 persen di tahun 2021, angka tersebut tentu saja masih berada di atas ambang maksimal target WHO, yaitu sebesar 20 persen," katanya.
Menurutnya, diperlukan upaya maksimal agar prevalensi stunting dapat turun menjadi 14 persen sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Nopian mengatakan upaya percepatan penurunan angka stunting perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, swasta, hingga masyarakat umum.
PT Merck Tbk (“Merck”) menjalin kemitraan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengatasi masalah stunting. Kerja sama ini dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang program komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pertumbuhan anak. Merck Indonesia bersama BKKBN mengadakan rangkaian program edukasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah gangguan pertumbuhan pada anak. Selain itu, melalui pengenalan Kartu Kembang Anak (KKA) Online dalam bentuk aplikasi dari BKKBN, masyarakat diharapkan juga dapat lebih memperhatikan siklus tumbuh kembang anak agar tidak terjadi miskonsepsi perihal stunting dengan perawakan pendek.
“Kami harap melalui kolaborasi dengan BKKBN, angka stunting di Indonesia dapat semakin menurun dan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia dapat memahami perbedaan stunting dengan perawakan pendek, serta melakukan pemantauan maupun pemeriksaan berkala tumbuh kembang anak dan berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat,” Presiden Direktur PT Merck Tbk, Evie Yulin.
Baca: Protein Hewani Tidak Boleh Dilupakan Dalam Upaya Cegah Stunting
