Tak Masuk di Kabinet Merah Putih, Retno Marsudi Menjadi Utusan Khusus PBB

foto-reporter

Reporter

foto-reporter

Editor

Ecka Pramita

google-image
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

IKLAN

CANTIKA.COM, Jakarta - Sejak Presiden Joko Widodo atau Joowi melantik Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) pada 2014, ia menjadi salah satu sosok penting dan menonjol di balik diplomasi Indonesia. Sebagai Menlu, Retno telah melalui banyak tantangan dan prestasi, menjadikan dirinya sebagai salah satu diplomat terkemuka Indonesia yang kiprahnya diakui dunia internasional.

Retno Marsudi tak termasuk salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto. Berikut beberapa kiprah Retno Marsudi selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI: 

1. Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB untuk Isu Air

Retno ditunjuk sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk Urusan Air dalam rangka memajukan agenda air sedunia, khususnya terkait hasil Konferensi Air PBB 2023.

“Utusan Khusus akan mendukung langkah-langkah demi memastikan masa depan dengan air terjamin dengan mendorong kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang lebih kuat di semua lapisan,” demikian menurut pernyataan tertulis Sekretaris Jenderal PBB yang dipantau di Jakarta, pada Jumat, 13 September 2024. 

Retno akan mulai bertugas sebagai Utusan Khusus PBB pada 1 November 2024 usai menyelesaikan tugasnya sebagai menteri luar negeri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

Sebagai utusan khusus, Retno akan ditugaskan mendorong sinergi antara pemangku kepentingan dalam urusan air untuk mendukung pencapaian target air dunia, seperti target nomor 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, serta mempersiapkan Konferensi Air PBB 2026.

Dalam pernyataannya, Sekjen PBB turut mengakui peran Retno sebagai Menlu RI dalam diplomasi global dalam 10 tahun terakhir, khususnya dalam penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada Mei lalu, di mana deklarasi tingkat menteri berhasil disepakati.

2. Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020

Pada 2018, Indonesia mewakili wilayah Asia dan Pasifik terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstain.

Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak memimpin proses pemungutan suara. Melalui siaran TV PBB yang ditayangkan di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat malam, 8 Juni 2018.

Retno menjelaskan, setelah proses pemungutan suara, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 diumumkan dengan hasil 144 suara dari 190 suara mendukung Indonesia.

"Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia," katanya saat berbicara dengan sejumlah jurnalis melalui video konferensi di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat malam, 8 Juni 2018.

Selain isu Palestina, Retno juga menyebutkan beberapa fokus isu yang akan dikerjakan selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, antara lain memperkuat ekosistem perdamaian global dan penyelesaian konflik secara damai.

Fokus lainnya, meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian, termasuk peran perempuan. Selanjutnya, membangun sinergi organisasi antarkawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian.

3. KTT G20 Bali Penuhi Ekspektasi Semua Pihak

Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali menghasilkan leaders' declaration, di tengah keraguan tercapainya konsensus antara negara anggota disebabkan oleh tegangan geopolitik invasi Rusia ke Ukraina.

 Retno mengatakan Indonesia sudah melalui jalan terjal yang panjang hingga akhirnya dapat sampai pada kesepakatan bersama di KTT G20 Bali. Komunike, juga hasil konkret dari G20, adalah ekspektasi yang dinanti oleh semua pihak.

 "(At first) there is a mission impossible, but all committed, all agreed. Alhamdulillah," kata Retno saat wawancara khusus dengan Tempo secara virtual pada Jumat, 18 November 2022.

Fokus Indonesia sebagai presidensi G20 adalah pemulihan ekonomi global pasca-pandemi Covid-19, dengan prioritas bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi. Namun, pertemuan kepala negara anggota G20 kali ini dibayangi oleh krisis global di sektor pangan dan energi, yang dipicu oleh perang Ukraina.

Seperti telah diperkirakan para analis, isu Ukraina mendominasi KTT G20. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang menyampaikan pidato secara virtual di sesi pertama KTT G20 pada Selasa, 15 November 2022, menyerukan forum G20 agar ikut membantu menghentikan invasi Rusia. Negara-negara Barat  juga menyampaikan seruan serupa.  

Leaders' declaration diadopsi oleh kepala negara-negara anggota pada 16 November. Babak terakhir perundingan di tingkat sherpa, termasuk soal geopolitik yang membuat perdebatan sengit, berlangsung mulai 10 hingga 14 November.

Pilihan Editor:  Potret Keseruan Retno Marsudi Belanja di Pasar Tradisional, Beli Apa Saja?

MICHELLE GABRIELA | SITA PLANASARI | MARIA RITA | DANIEL AHMAD

Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi dan Inspirasi Perempuan di Telegram Cantika

Iklan

Berita Terkait

Rekomendasi Artikel

"Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini."