CANTIKA.COM, Jakarta - Aktris yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rieke Diah Pitaloka tengah menjadi sorotan. Dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran meminta Presiden Prabowo Subianto agar menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dilaporkan oleh seorang bernama Alfadjri Aditia Prayoga dengan tudingan dugaan pelanggaran kode etik.
“Bersama ini kami sampaikan bahwa MKD telah menerima pengaduan dari saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen ,” bunyi surat panggilan sidang yang diteken Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam pada 27 Desember 2024.
Profil Rieke Diah Pitaloka
Dilansir dari laman Riekediahpitaloka.id, Rieke yang dikenal sebagai aktivis, politisi, akademisi, mengawali kariernya sebagai pekerja seni. Perempuan kelahiran Garut, 9 Januari 1974, ini menyelesaikan jenjang pendidikan wajibnya di Sekolah Dasar Yos Sudarso Garut, Jawa Barat (1981-1987), SMP Negeri 2 Garut (1987-1990), dan SMA Negeri 1 Garut (1990-1993).
Dia kemudian menempuh pendidikan S1 di Program Studi Sastra Belanda, Departemen Sastra, Universitas Indonesia (UI) pada 1994 hingga 2000, lanjut S2 bidang Magister Filsafat di universitas yang sama pada 2001 sampai 2004, dan S3 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, juga di UI pada 2019 hingga 2022.
Perjalanan Karier Rieke di industri hiburan
Rieke mulai dikenal publik melalui iklan alat kontrasepsi sebelum kemudian terjun ke dunia akting dalam sinetron Bajaj Bajuri (2002—2007) sebagai tokoh Oneng. Dia kemudian debut di layar lebar lewat film Berbagi Suami (2006) memerankan tokoh Dwi, perempuan yang dipoligami.
Dia juga sempat menjajal teater dan bermain dalam pementasan Cipoa (2007) garapan Putu Wijaya.
Rieke tercatat bermain dalam film antologi karya empat sutradara perempuan, Perempuan Punya Cerita, dan ditayangkan pada 2008. Pada tahun yang sama, Rieke juga muncul di film Laskar Pelangi yang fenomenal berperan sebagai ibunya Ikal.
Saat sekuel film ini hadir pada 2009, Sang Pemimpi, Rieke kembali didapuk memerankan tokoh yang sama. Terakhir, ia berperan di film Before, Now & Then (2022).
Selain film, beberapa serial yang dibintangi Rieke antara lain Impian Pengantin, Srikandi, Badut Pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, 30 Meter, dan Perawan-Perawan. Selain itu, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Indahnya Rembulan Teriknya Matahari, Air Mata Ibu, Kemuning, Panji Manusia Millenium, Bola Kampung serta Maha Kasih.
Karier politik Rieke
Rieke mulai terjun ke dunia politik setelah menjadi anggota DPR-MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014. Dia terpilih lagi 2014-2019, dan 2019-2024. Pada Pemilu 2024, dia terpilih lagi untuk periode keempatnya. Salah satu isu yang mendapat perhatiannya yakni soal ratusan SK pengangkatan bidan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang masih digantung.
“Semua yang bisa saya kawal, saya kawal sekuat tenaga saya, bergantung pada komisinya juga ya,” kata Rieke dalam keterangannya, Rabu, 2 Oktober 2024.
Adapun selama berkecimpung di parlemen, tercatat Rieke merupakan inisiator lahirnya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional. Beleid ini menjadi landasan hukum dijalankannya lima jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.
Sementara itu, sebelum menjadi anggota dewan, Rieke merupakan Duta Buruh Migran ILO dan salah satu Board of Commitee Migrant Worker in Asia. Berkolaborasi dengan Migrant Care dan jejaring aktivis pejuang hak-hak pekerja migran, dia menjadi anggota DPR RI yang mengusung revisi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Rieke saat ini adalah Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dewan Pakar Indonesia untuk Memory of The World UNESCO, Dewan Penasihat Majelis Desa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Video Rieke Menolak PPN 12 Persen
Rieke dilaporkan ke MKD diduga buntut mengunggah video mengenai penolakan kebijakan yang akan berlaku per 1 Januari 2025 itu dengan tagar #ViralForJustice dan #TolakKenaikanPPN22% pada 5 dan 6 Desember 2024. Rieke mengunggah video upayanya meminta agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan PPN 12 persen.
“Yuk kita berjuang bareng. Nih mau paripurna, mudah-mudahan nanti ada kesempatan interupsi, kita perjuangkan penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke sebelum rapat dimulai di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis, 5 Desember 2024.
Ketika interupsi rapat, dia juga meminta agar para pimpinan dan anggota DPR mendukung usulannya itu. Dia menyatakan, amanat Pasal 7 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus dipahami secara utuh. Rieke menekankan agar pemerintah tak hanya fokus pada Pasal 7 ayat 1 huruf b yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
Namun, pada Pasal 7 ayat 3, kata dia, dinyatakan bahwa tarif PPN 12 persen dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tetapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen.
Menurut dia, dalam penjelasannya, disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.
“Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” ujar Rieke Diah Pitaloka di dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Pilihan Editor: Pelantikan DPR RI, Krisdayanti dan Rieke Kompak Berkebaya Merah
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANNISA FEBIOLA
Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi dan Inspirasi Perempuan di Telegram Cantika
