CANTIKA.COM, Jakarta - Tagar Indonesia Gelap bergema di media sosial X sejak awal pekan ini, Senin, 17 Februari 2025. Tanda pagar tersebut terus digaungkan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Protes itu makin terasa dengan munculnya aksi demontrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Mereka menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak pro-rakyat. Tak sedikit pula warganet yang menyuarakan pendapatnya soal tagar Indonesia Gelap, lho. Apakah Sahabat Cantika salah satunya?
“#IndonesiaGelap: habis gelap, terbitlah perlawanan! Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai, kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kita,” tulis @amn*****.
Akun lainnya menyebut Indonesia bukan tak ada cahaya, tetapi para penguasa lebih memilih tutup mata. “#IndonesiaGelap bukan karena tak ada cahaya, tapi karena mereka yang berkuasa memilih menutup mata. kita melihat, kita tau, tapi suara kita terus diredam,” tambah akun @dia*****
Arti Tagar Indonesia Gelap
Merangkum dari Tempo, Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal menyebut tajuk Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib mereka di masa depan.
"Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.
Satria juga menegaskan, masyarakat di era kepemimpinan Prabowo justru kerap dibayangi isu dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, ia menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
"Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan," ujar Satria.
Melansir dari akun media sosial @bemsi.official, unjuk rasa akan dilakukan serentak di berbagai wilayah Tanah Air, seperti Bandung, Jakarta, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali, yang akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota.
Aksi demonstrasi BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil di beberapa daerah lainnya berlangsung pada 18 atau 19 Februari 2025. Khusus di Jakarta, aksi akan digelar di sekitar wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat.
13 Tuntutan dalam Aksi Indonesia Gelap
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba. Menurut mereka, revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus dibatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.
12. Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib yang mana revisi tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Pilihan Editor: Tagar Kabur Aja Dulu Viral di Medsos, Ini 10 Negara Paling Aman untuk Bekerja di Luar Negeri
SAHABAT CANTIKA | TEMPO
Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi dan Inspirasi Perempuan di Telegram Cantika
